Kasus apa yang menjerat Bupati Kolaka Timur dalam OTT KPK?

2025-08-17 11:36:14ott kpk

Kasus apa yang menjerat Bupati Kolaka Timur dalam OTT KPK?

Berdasarkan pola kasus serupa, kemungkinan besar terkait suap proyek pembangunan atau pengadaan barang daerah. KPK biasanya mengungkap detail setelah 1x24 jam penahanan termasuk modus dan nilai kerugian negara.

Apa itu Bupati Kolaka Timur dan kasus OTT KPK?

Bupati Kolaka Timur adalah kepala daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK merujuk pada penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap dalam pengelolaan anggaran daerah.

Apa hubungan antara Bupati Kolaka Timur dengan kasus KPK?

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2023 terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Kasus ini menjadi sorotan nasional sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah.

Apa itu kasus Bupati Kolaka Timur terjaring operasi tangkap tanga

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur diduga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Operasi ini merupakan bagian dari upaya KPK memberantas praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Siapa saja yang diamankan dalam OTT Bupati Kolaka Timur?

Selain Bupati Andi Merya Nur, KPK juga mengamankan beberapa pihak lain antara lain: Sekretaris Daerah Kolaka Timur, sejumlah pejabat dinas terkait, serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam jaringan suap.

OTT KPK Bupati Kolaka Timur terjaring operasi tangkap tangan, apa

OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK terhadap Bupati Kolaka Timur menunjukkan adanya dugaan korupsi yang tertangkap basah. KPK sebagai lembaga anti korupsi Indonesia melakukan penyergapan saat transaksi tidak sah terjadi.

Dampak apa yang terjadi di Kolaka Timur pasca OTT Bupati?

3 Dampak utama:

1. Pembekuan proyek strategis

2. Penundaan APBD

3. Krisis kepercayaan publik

Pemprov Sultra biasanya menunjuk penjabat sementara.