Bagaimana status jabatan Bupati setelah OTT KPK?

Bagaimana status jabatan Bupati setelah OTT KPK?

Secara otomatis ditangguhkan sesuai Pasal 27 PP No.27/1983:

1. Non-aktif sementara selama proses hukum

2. Jika divonis bersalah, terjadi pemakzulan

3. Wakil bupati mengambil alih jabatan.

Apa itu Bupati Kolaka Timur dan kasus OTT KPK?

Bupati Kolaka Timur adalah kepala daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK merujuk pada penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap dalam pengelolaan anggaran daerah.

Kasus apa yang menjerat Bupati Kolaka Timur dalam OTT KPK?

Berdasarkan pola kasus serupa, kemungkinan besar terkait suap proyek pembangunan atau pengadaan barang daerah. KPK biasanya mengungkap detail setelah 1x24 jam penahanan termasuk modus dan nilai kerugian negara.

Berapa lama proses hukum OTT KPK terhadap Bupati Kolaka Timur?

Proses berlangsung minimal 20 hari:

1. 1x24 jam penahanan awal

2. 3 hari penetapan tersangka

3. 20 hari penyidikan

4. Berlanjut ke pengadilan Tipikor yang memakan waktu 3-6 bulan per tingkat.

Apa itu kasus Bupati Kolaka Timur terjaring operasi tangkap tanga

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur diduga terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Operasi ini merupakan bagian dari upaya KPK memberantas praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Kapan kasus OTT KPK terhadap Bupati Kolaka Timur terjadi?

Kasus ini terjadi pada tahun 2023. KPK melakukan operasi penangkapan setelah mendapatkan laporan dan melakukan penyelidikan intensif selama beberapa bulan.

Bagaimana masyarakat bisa melaporkan dugaan korupsi ke KPK?

5 Jalur pelaporan:

1. Call Center 198

2. Aduan online via www.kpk.go.id

3. Aplikasi Jaga

4. Pos pengaduan di kantor KPK

5. Langsung ke satgas OTT di lapangan.